KASUS PENYALAHGUNAAN PAJAK

KASUS PENYALAHGUNAAN PAJAK
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 PENGERTIAN PAJAK
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.
Jadi, Pajak merupakan hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang.
Ada bermacam-macam batasan atau definisi tentang pajak menurut para ahli diantaranya adalah :
1. Prof. Dr. P. J. A. Adriani = pajak adalah iuran masrayakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayararnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
2. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH. = pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.
3. Sommerfeld Ray M. Anderson Herschel M. & Brock Horace R. = Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang sudah ditentukan dan tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.
4. Smeets = Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terhutang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukan dalam hak individual untuk membiayai pengeluaran pemerintah
5. Suparman Sumawidjaya = pajak adalah iuran wajib berupa barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
Lima unsur pokok dalam definisi pajak pajak adalah :
1. Iuran/pungutan dari rakyat kepada negara
2. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang
3. Pajak dapat dipaksakan
4. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi
5. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara (pengeluaran umum pemerintah)
Ciri-ciri Pajak yang terdapat dalam pengertian pajak antara lain sebagai berikut :
1. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah berdasarkan atas undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pemungutan pajak mengisyaratkan adanya alih dana (sumber daya) dari sektor swasta (wajib pajak membayar pajak) ke sektor negara (pemungut pajak/administrator pajak).
3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Tidak dapat ditunjukan adanya imbalan (kontraprestasi) individual oleh pemerintah terhadap pembayaran pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak.
5. Berfungsi sebagai budgeter atau mengisi kas negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif)
1.2 FUNGSI PAJAK
1. Fungsi budgetair, yang disebut pula sebagai fungsi penerimaan dan sumber utama kas negara. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Contoh : Dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.
2. Fungsi reguler, yang disebut pula sebagai fungsi mengatur / alat pengatur kegiatan ekonomi. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang social dan ekonomi. Sebagai contoh yaitu dikenakannya pajak yang tinggi terhadap minuman keras, sehingga konsumsi minuman keras dapat ditekan, demikian pula terhadap barang mewah.
3. Fungsi alokasi, yang disebut pula sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Kas negara yang telah terisi dan bersumber dari pajak yang telah terhimpun, harus dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan dalam segala bidang.
4. Fungsi distribusi, yang disebut pula sebagai alat pemerataan pendapatan. Wajib pajak harus membayar pajak, pajak tersebut digunakan sebagai biaya pembangunan dalam segala bidang. Pemakaian pajak untuk biaya pembangunan tersebut, harus merata ke seluruh pelosok tanah air agar seluruh lapisan masyarakat dapat menikmatinya bersama.

1.3 JENIS PAJAK
1. Jenis pajak menurut sifatnya :
a. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak penghasilan.
b. Pajak tak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contoh : Pajak pertambahan nilai.
Pembagian pajak menurut sifatnya dimaksudkan pembedaan dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip :
c. pajak subyektif adalah pajak yang berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPh.
d. Pajak obyektif adalah pajak yang berdasarkan pada obyeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : PPN dan PPnBM.
2. Jenis pajak menurut pemungutannya :
a. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : PPh, PPN, PPnBM, PBB, dan bea materai.
b. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak reklame, pajak hiburan, dan lain-lain.
3. Jenis pajak menurut Subyek pajaknya :
a. Pajak perseorangan.
b. Pajak badan.
4. Jenis pajak menurut asalnya :
a. Pajak dalam negeri adalah pajak yang diperoleh dari seluruh warga negara Indonesia yang menetap di Indonesia.
b. Pajak luar negeri adalah pajak yang diperoleh dari orang-orang asing yang berpenghasilan di Indonesia.
5. Jenis pajak menurut obyek pajaknya :
a. Obyek pajak keadaan. Contoh : PPh dan PBB.
b. Obyek pajak kejadian. Contoh : bea keluar dan bea masuk.
c. Obyek pajak pemakaian. Contoh : bea cukai dan materai.
d. Obyek pajak perbuatan. Contoh : PPN dan BBN.

BAB II
PEMBAHASAN

PETINGGI GRUP BAKRIE JADI TERSANGKA KASUS PAJAK
Senin, 22 Maret 2010
TEMPO Interaktif, Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak dikabarkan telah menetapkan Direktur Keuangan PT Bumi Resources Tbk Eddie J. Soebari sebagai tersangka kasus dugaan pidana pajak.

Sumber Tempo di direktorat ini mengatakan Eddie telah ditetapkan sebagai tersangka sejak beberapa waktu lalu. “Tersangka sudah dipanggil beberapa kali tapi tak pernah hadir karena alasan sakit,” katanya pekan lalu. Menurut dia, surat perintah penyidikan kasus pidana pajak Bumi Resources diteken pada 29 Juni 2009.

Dengan penetapan ini, penyidik Pajak hingga saat ini telah menjadikan dua petinggi perusahaan batu bara milik Grup Bakrie itu sebagai tersangka, setelah Robertus Bismarka Kurniawan, salah satu direktur PT Kaltim Prima Coal.

Pelaksana tugas Direktur Intelijen dan Penyidikan Direktorat Jenderal Pajak, Pontas Pane, membenarkan adanya tersangka baru pada kasus Bumi. “Ya, benar, inisialnya ES,” ujarnya pada akhir pekan lalu. Namun ia menolak menjawab apakah ES itu Eddie Soebari. “Yang jelas, ES memang sejak awal penyelidikan telah menjadi calon tersangka kasus ini,” kata Pontas tanpa bersedia memerinci peran ES dalam kasus tersebut.

Eddie, hingga berita ini diturunkan, belum bisa dimintai komentar. Dia tidak menjawab panggilan telepon maupun membalas pesan pendek yang dikirimkan Tempo ke telepon selulernya kemarin.

Adapun juru bicara Bumi Resources, Dileep Srivastava, menolak memberikan keterangan soal status Eddie. “Saya sedang dalam perjalanan bisnis ke Hong Kong untuk mengikuti Konferensi Investasi Asia oleh Credit Suisse dari 22 hingga 26 Maret,” ujarnya dalam pesan singkatnya kemarin. “Silakan kirimkan pesan singkat atau hubungi saya ketika pulang ke Jakarta.”

Direktorat Jenderal Pajak sejak Maret tahun lalu memeriksa kasus pajak tiga perusahaan tambang Grup Bakrie. Selain Bumi Resources, dua perusahaan lainnya, yaitu Kaltim Prima Coal dan PT Arutmin Indonesia, diketahui menunggak pembayaran pajak sebesar Rp 2,1 triliun untuk tahun buku 2007.

Pemeriksaan terhadap Kaltim Prima dan Bumi Resources sudah memasuki tahap penyidikan. Sedangkan Arutmin masih dalam tahap pemeriksaan bukti permulaan. Ketiganya diduga melanggar Pasal 39 Undang-Undang Perpajakan atau terindikasi tak melaporkan surat pemberitahuan tahunan pajak secara benar. Dari jumlah tunggakan itu, Bakrie sudah menyetor dana sekitar Rp 1 triliun.

Aburizal Bakrie, pemilik kelompok usaha Bakrie, beberapa waktu lalu menegaskan, kasus pajak harus diselesaikan melalui mekanisme pengadilan. “Jangan dibahas dalam media, serahkan pada pengadilan,” katanya.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sejak kasus ini bergulir, tercatat tiga kali meminta para pengemplang pajak ditindak tegas. Dia memberi dukungan kepada Direktorat Jenderal Pajak mengusut para penjarah uang negara dengan cara mengemplang pajak.
Selain Grup Bakrie, saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang menangani kasus dugaan penggelapan pajak yang dilakukan Asian Agri Group milik Sukanto Tanoto senilai Rp 1,4 triliun.

BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Dari kasus penyalahgunaan ini sudah sangat jelas, kita bisa tarik kesimpulan bahwa hokum di tanah air tercinta kita ini, Indonesia sungguh tidak dijalankan secara adil dan tegas. Bagaimana bias penyalahgunaan pajak yang sudah merugikan Negara sebanyak puluhan triliun itu dilupakan saja? Seperti tidak pernah terjadi. Menurut pandangan saya pribadi, kasus-kasus yang terjadi hanya heboh diawal saja, ketika kasus itu terungkap ke media, tetapi selang beberapa kemudian kasus-kasus tersebut hilang entah kemana. Semuanya seolah-olah ditutup-tutupi dan banyak kebohongan serta permainan uang didalamnya. Pajak itu sangat penting bagi seluruh warga Negara, apa yang telah dibayarkan mereka setiap bulan atau tahunnya memang hanya untuk perkembangan daerah dan wilayah di seluruh Indonesia.
Saya harap dengan munculnya pemerintahan baru di 2014 ini, tidak ada lagi terjadi kasus-kasus yang sangat merugikan Negara ini. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi saya yakin dengan usaha dan kerja yang keras semuanya akan terungkap dan diselesaikan dengan sebagaimana seharusnya. Semoga Indonesia akan bersih dari para pelaku penyalahgunaan pajak maupun koruptor-koruptor diluar sana.

DAFTAR PUSTAKA
http://maksumpriangga.com/pengertian-dasar-dan-ciri-ciri-pajak-definisi-pajak.html
http://mengerjakantugas.blogspot.com/2010/03/fungsi-dan-jenis-pajak.html
http://www.tempo.co/read/news/2010/03/22/090234327/Lagi-Petinggi-Grup-Bakrie-Jadi-Tersangka-Kasus-Pajak

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s